Penulis ingin memberikan sedikit ulasan karena pernah mempelajari dan mengajar pada mata kuliah penciri “Kajian Wilayah Berbasis Kepulauan” di Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Sehingga tulisan ingin memberikan gagasan yang merujuk pada urgensi potensi laut yang ada di negeri Moloku Kie Raha ini sebagai hasil kajian yang telah dipelajari.
Maluku Utara (North Maluku) merupakan sebuah provinsi yang berada di timur Indoensia, secara geografis merupakan 90% lautan dengan hamparan lebih dari 1.474 pulau, sebanyak 89 sisanya sebanyak 1.385 tidak berpenghuni. Dengan jumlah pulau yang dihuni menyimpan sebuah paradoks yang menusuk. Di atas kekayaan “segudang” potensi kelautan dan perikanan yang selalu digaungkan, realitas di tingkat masyarakat justru sering kali berbicara lain, nelayan tradisional dengan armata terbatas, minimnya infrastruktur pendukung, tingginya harga logistik antarpulau, dan kebocoran hasil tangkapan yang merugikan daerah. Kita telah terlalu lama terbuai oleh narasi “lumbung ikan nasional” dan “jalur sutra maritim dunia” tanpa diiringi oleh strategi dan eksekusi yang konkrit, terintegrasi, dan berkelanjutan. Saatnya kita menggeser paradigma pembangunan dari sekadar memungut dari laut, menjadi secara sungguh-sungguh membangun dari dan untuk laut. Potensi biru Maluku Utara bukan lagi sekadar cerita, melainkan sebuah tugas besar yang menuntut keseriusan dan pendekatan revolusioner.
Laut yang Kaya, Masyarakat Tertinggal?
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi lestari sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715, yang meliputi Maluku Utara mencapai lebih dari 1,4 juta ton per tahun. Ini adalah angka yang fantastis. Ditambah dengan keindahan bawah laut yang memesona (seperti di Halmahera, Ternate, Tidore) serta posisi strategisnya di jalur pelayaran internasional, seharusnya laut menjadi mesin penggerak utama perekonomian. Namun, apa yang terjadi? Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB masih belum optimal. Infrastruktur dasar seperti pelabuhan perikanan terpadu, cold storage yang merata, dan jalan penghubung dari pesisir ke sentra ekonomi, masih sangat minim.
Akibatnya, nilai tambah dari hasil laut sering dinikmati oleh daerah atau negara lain. Ikan tangkapan nelayan Maluku Utara kerap dibeli dengan harga murah oleh tengkulak atau kapal pengangkut, untuk kemudian diproses dan dijual dengan margin tinggi di Surabaya, Makassar, bahkan diekspor. Inilah bentuk “penjajahan” ekonomi modern yang harus dihentikan.
Intikad Multidimensi di Balik Potensi:
Setidaknya ada beberapa tantangan besar yang menghambat penggarapan potensi biru ini secara serius yang harus diperhatikan. Di Maluku Utara Infrastruktur dan Konektivitas yang Lemah sehingga Jarak antar pulau yang jauh tidak didukung oleh armata kapal yang memadai, cepat, dan terjadwal. Biaya logistik yang tinggi membuat harga barang melambung di daerah yang tergolong pelosok harganya semakin mahal dan produk lokal sulit bersaing. Listrik yang belum merata juga menghambat pengembangan industri pengolahan.
Selanjutnya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)dan Teknologi yang terlihat mayoritas nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional dan kurang memahami praktik penangkapan berkelanjutan. Minimnya keterampilan dalam pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah (seperti fillet, abon, atau tepung ikan) membatasi pendapatan. Selain itu, Tata Kelola dan Pengawasan yang menjadi masalah Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing masih menjadi momok. Pengawasan yang terbatas di lautan luas membuat praktik penangkapan ilegal oleh kapal asing maupun domestik sulit diberantas. Di sisi lain, birokrasi perizinan yang rumit justru membelenggu investor yang berniat baik. Tidak lain dari sisi Dampak Lingkungan dan Perubahan Iklim yang semakin mengancam kerusakan terumbu karang, pencemaran, dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu air dan permukaan laut nyata adanya. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru akan membunuh sumber daya itu sendiri.
Strategi untuk Merealisasikan Mimpi Maritim:
Membangun Maluku Utara dari laut memerlukan langkah-langkah strategis yang berani dan terkoordinasi, menurut penulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari pemerintah harus fokus membangun sea tolls (tol laut) skala regional yang efisien, menghubungkan Ternate-Tobelo-Labuha-Morotai dengan pelabuhan utama seperti Bitung dan Surabaya. Pembangunan pelabuhan perikanan kecil (PPI) dan cold storage di setiap pulau besar adalah keharusan untuk mengurangi post-harvest loss. Pembangkit listrik tenaga surya atau arus laut dapat menjadi solusi energi terpencil. Selain itu, ada juga program pemberian kapal motor dan alat tangkap ramah lingkungan harus diikuti dengan pendidikan tentang penangkapan terukur dan berkelanjutan. Pembentukan koperasi nelayan yang kuat untuk kolektifisasi pembelian, pemasaran, dan akses permodalan adalah kunci meningkatkan posisi tawar. Sekolah-sekolah kelautan dan perikanan di Maluku Utara perlu diperkuat dan kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Disisi lain, pemerintah harus melihat dan membijaki industrialisasi pengolahan hasil laut berbasis kluster yanghanya mengekspor bahan mentah, Maluku Utara harus mengembangkan industri pengolahan. Misalnya, kluster pengolahan tuna di Morotai atau Halmahera Utara, kluster rumput laut di Kepulauan Sula, atau kluster ekowisata bahari di Raja Ampat (bagian barat). Investasi pada teknologi pengolahan dan sertifikasi internasional (seperti dari MSC untuk perikanan berkelanjutan) akan membuka pasar ekspor langsung. Selanjutnya, memperkuat armada pengawasan nelayan dan bekerja sama dengan TNI AL untuk memberantas IUU fishing.
Sinkronisasi peraturan daerah dan pusat untuk menciptakan iklim investasi yang mudah, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal. Penerapan sistem pemantauan kapal (VMS) untuk semua kapal penangkap ikan. Adapun harus diperhatikan adalah keindahan alam bawah laut Maluku Utara tak kalah dari Raja Ampat. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang melibatkan masyarakat adat, dengan paket wisata selam, budaya, dan sejarah (mengangkat kisah Kesultanan Ternate-Tidore) dapat menjadi pemasok devisa dan pencipta lapangan kerja yang signifikan.
Laut Bukan Hanya Warisan Tapi Juga Masa Depan:
Laut Maluku Utara bukan hanya panorama atau sumber daya yang dieksploitasi hari ini. Ia adalah masa depan. Membangun dari laut berarti menjadikan laut sebagai sentra peradaban baru. peradaban yang menghargai kearifan lokal (local wisdom), mengedepankan keberlanjutan, dan memastikan kemakmuran sampai ke pelosok pulau. Ini memerlukan komitmen politik yang kuat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, serta kesabaran untuk membangun dari hal yang mendasar. Potensi biru itu ada, nyata, dan menantang. Pertanyaannya, apakah kita cukup serius dan berani untuk menggenggamnya, atau hanya akan terus membiarkannya mengalir pergi, seperti air laut yang jatuh dari jaring nelayan? Saatnya Maluku Utara bangkit dan berlayar menuju takdirnya sebagai salah satu poros maritim sejati Indonesia. Waktunya adalah sekarang. (*).
