TERNATE, iT – Universitas Khairun (Unkhair) Ternate diduga menutup ruang Demokrasi bagi Mahasiswa ketika menyampaikan problem sosial yang terjadi di tengah Masyarakat Maluku Utara (Malut).
Ini terlihat nyata saat Mahasiswa dilarang mengampanyekan isu penetapan 11 warga Halmahera Timur sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara, atas dugaan membawa senjata tajam di lokasi PT Position untuk mentut hak kerusakan lingkunagan.
“Kita (Mahasiswa) dibatasi untuk mengampanyekan isu sosial, salah satunya 11 warga yang ditetapkan sebgai tersangka,” kata salah satu Mahasiswa Unkhair yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa (3/6).
Dirinya mengaku, Mahasiswa yang dibatasi mengampanyekan isu 11 warga Halmhera Timur tersebut, Unkhair menggunakan tangan security.
“Kita kampanye lewat refleksi menggunakan pengeras suara, seperti corong dihadang oleh security. Bahkan famflet yang ditempel terkait 11 warga juga dicabut,” akunya.
Padahal menurutnya, Unkhair harusnya menjadi pelopor perubahan, karena Unkhair merupakan kampus ternama di Maluku Utara. Artinya, kampus adalah rumah intelektual atau tempat orang-orang menimba ilmu yang membutuhkan ruang berekspresi dan menyampaikan segala bentuk masalah sosial. Sehingga, kampus dapat memberikan contoh demokrasi yang baik kepada pemerintah maupun masyarakat.
“Jadi kampus saat ini bukan lagi sebagai contoh atau pelopor demokrasi yang baik,” jelasnya.
Untuk itu, mewakili seluruh Mahasiswa Unkhair, Ia berharap Rektor yang baru saja terpilih ini kembali membuka ruang gerak Mahasiswa untuk berekspresi, baik itu literasi, refleksi hingga mengampanyekan isu sosial.
“Kami berharap Rektor yang baru terpilih itu, kedepannya membuka ruang demokrasi untuk Mahasiswa. Supaya kampus dikenal sebagai pelopor untuk menciptakan perubahan yang membawa kesejateraan masyarakat,” tandasnya. (red).
