SOFIFI, iT- Konflik antar Desa Banemo dan Sibenpope, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara (Malut), memasuki babak baru meski proses penyelidikan terus dilakukan secara mendalam oleh Polda Maluku Utara.
Konflik dua desa ini, akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Agenda RDP konflik Patani ini, menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara komisi XIII dengan perwakilan masyarakat adat aliansi Fogogoru pada Juni 2026.
Beberapa permasalahan dibahas dalam RDPU salah satunya terkait rentetan kasus pembunuhan dan konflik berkepanjangan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, termasuk wilayah Patani sekaligus mendesak DPR untuk membentuk tim gabungan dalam mengusut tuntas motif dibalik konflik Patani.
Dalam RDPU tersebut, Komisi XIII juga meminta agar pembentukan tim gabungan melibatkan kementerian/ lembaga terkait mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM hingga TNI-Polri agar warga mendapatkan keadilan dan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
Menindaklanjuti rencana RDP, Kapolda Maluku Utara, Irjen Polisi Arif Budiman mengaku, siap mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR-RI.
“Yang pasti kami akan ikuti, karena tuntutan-nya adalah untuk mengungkap,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, (8/7).
Jenderal bintang dua itu menyatakan, untuk mengungkap secara jelas dan terang konflik di Patani pihaknya sudah sejak awal membentuk tim khusus yang terfokus di dua Desa tersebut.
“Sebelum mereka melaporkan masalah ini, kita sejak awal sudah bentuk tim. Kami sangat serius untuk mengusut ini semua,” ucap menutup.
Sebelumnya, konflik antara Desa Banemo dan Sibenpope, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Konflik itu terjadi atas kasus dugaan pembunuhan di hutan patani dengan korban berinsial AA alias Ali (65 tahun) warga Desa Bobane Jaya, Kecamatan Patani Barat. Korban diduga dibunuh oleh Orang Tak Dikenal (OTK) saat pergi ke kebun pada, Kamis (2/4/2026) lalu.(red).
