SULA, iT– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) gerah dengan sikap Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara (Malut), Suwandi H. Gani yang kerap mangkir dalam rapat permasalahan tapal batas Desa Mangon dan Mangega.
Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Amanah Upara menyatakan, mediasi masalah tapal batas dua desa ini selesai atau tidak harus ada kehadiran Kabag Pemerintahan. “Kalau Camat dan kedua kepala desa yang hadir saja tidak bisa. Kabag Pemerintahan sudah kita undang tapi tidak pernah hadir,” kata, Selasa (8/7).
Padahal, kata dia, Kabag Pemerintahan sebagai pihak yang berwenang atau yang berhubungan langsung dengan penyelesaian tapal batas. “Kenapa kita harus undang Kabag Pemerintahan, karena dia mewakili eksekutif. Tidak mungkin, memediasi ini DPRD langsung memanggil Bupati, kan tidak mungkin,”ucapnya.
Ia menjelaskan, pahapan pertama adalah harus mengundang Kabag Pemerintahan. Namun tiga kali panggil, lanjutnya, Kabag tidak pernah hadir untuk mengikuti rapat dengan Komisi I DPRD. Menurutnya, tujuan pihaknya memanggil Kabag Pemerintahan untuk RDP ini menanyakan sejauh mana kerjanya untuk menyelesaikan tapal batas desa. “Kita panggil bukan mau menghakimi, kita ini bukan aparat penegak hukum (APH). Kita panggil mau tanyakan sejauh mana kerja-kerjanya untuk penyelesaian tapal batas,”jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, masalah tapal batas desa bukan hanya Desa Mangon dan Mangega, tapi hampir di 78 desa di Kepulauan Sula tapal batas belum klir. Jadi, sambungnya, masalah tapal batas ini kalau tidak secepatnya diselesaikan, maka resistensi konflik sangat besar. “Kabag Pemerintahan ini punya keinginan baik untuk urus negeri ini atau tidak, kalau punya keinginan baik, Komisi I juga punya harapan yang sama. Maka dari ini, komisi I inisiatif untuk secepatnya diselesaikan,” harap menutup.(tox).
