SOFIFI, iT – Presiden RI, Prabowo Subianto akhirnya mengalokasikan pembangunan 300.000 jembatan pada tahun 2026 bagi anak-anak sekolah diwilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) sabagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses pendidikan yang aman, adil, dan layak bagi seluruh anak negeri.
Kebijakan ini sesuai dengan pesan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Guru Nasional. Waktu itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan guru dan murid berjuang sendiri dalam keterbatasan.
Karena pendidikan, menurut Prabowo, bukan soal kurikulum dan ruang kelas, tetapi tentang kehadiran negara memastikan anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan selamat, dan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan bermartabat.
Sebagai tindaklanjut atas kebijakan, kader Partai Gerindra diminta untuk melakukan cross-check dan verifikasi langsung kepada Kepala Daerah, guna memastikan data kebutuhan jembatan telah benar-benar masuk dan tervalidasi di tingkat pusat. Data yang akurat adalah kunci, agar kebijakan nasional tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Menanggapi ini, Nazlatan Ukhra Kasuba yang merupakan kader Partai Gerindra mengatakan, bakal mendatangi langsung Kepala Daerah untuk memastikan wilayah Galela dan Loloda mendapatkan perhatian yang adil dan proporsional, termasuk alokasi pembangunan jembatan yang memadai bagi anak-anak sekolah.
“Ini bukan soal kuota pembangunan, tetapi tentang keadilan akses bagi wilayah-wilayah yang selama ini terlalu lama tertinggal,” jelasnya, Jumat (12/12).
Ia juga menyatakan, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, masa depan bangsa ditentukan bagaimana negara memperlakukan guru dan murid hari ini. Untuk itu, baginya jembatan bukan sekadar infrastruktur, melainkan jalan menuju masa depan, agar tidak ada lagi anak-anak di daerah 3T harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk menuntut ilmu.
“Apalagi beberapa waktu kemarin, kita menyaksikan seorang guru SD meninggal dunia akibat tidak adanya jembatan serta kondisi jalan yang sangat rusak di Loloda Utara. Peristiwa itu adalah tamparan keras bagi kita semua, sekaligus pengingat bahwa kehadiran negara tidak boleh terlambat,” ungkapnya.
“Kepala daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, harus lebih aktif, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyampaikan data yang tepat dan jujur ke pusat, karena dibalik setiap data, ada nyawa, ada pengabdian, dan ada masa depan anak-anak bangsa,” sambung Nazlatan mengakhiri. (red)
