Deru ekskavator dan asap cerobong smelter kini menjadi lanskap baru Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam waktu singkat, wilayah yang dulu dikenal sebagai daerah kepulauan dengan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan berubah menjadi pusat industri nikel nasional. Sejak kebijakan hilirisasi mineral diperkuat pada era Joko Widodo, arus investasi mengalir deras. Kawasan industri tumbuh cepat, ekspor produk olahan meningkat, dan angka pertumbuhan ekonomi melesat.
Data resmi menunjukkan Maluku Utara beberapa kali mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kontributor utamanya jelas: pertambangan dan industri pengolahan berbasis nikel. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melonjak tajam, kapasitas fiskal daerah membesar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang meningkat signifikan.
Secara statistik, ini adalah kisah sukses. Namun ekonomi bukan hanya tentang laju angka. Ia juga tentang arah dan kedalaman dampak. Pertumbuhan yang tinggi belum tentu berarti kesejahteraan yang meluas. Di banyak desa sekitar tambang, cerita yang beredar tidak selalu seindah grafik pertumbuhan. Harga kebutuhan pokok naik. Lahan berubah fungsi. Sebagian warga mendapat pekerjaan baru, tetapi tidak sedikit yang merasa tersisih dari arus utama industri.
Di titik inilah teori multiplier effect dari John Maynard Keynes menjadi relevan untuk menguji apakah pertumbuhan di Halmahera Tengah benar-benar produktif atau sekadar ilusi statistik. Menurut Keynes, investasi besar seharusnya menciptakan efek pengganda. Satu proyek industri memicu pendapatan bagi pekerja. Pendapatan itu dibelanjakan di pasar lokal. Pedagang memperoleh keuntungan. Mereka kembali membelanjakan pendapatan tambahan itu. Rantai konsumsi dan produksi berputar, menciptakan lapisan-lapisan pertumbuhan baru. Dengan kata lain, satu rupiah investasi dapat menghasilkan lebih dari satu rupiah pertumbuhan ekonomi.
Tetapi efek pengganda tidak bekerja otomatis. Ia mensyaratkan distribusi pendapatan yang cukup luas dan minimnya kebocoran ekonomi. Struktur industri nikel di Halmahera Tengah justru menunjukkan tantangan besar pada dua syarat tersebut. Pertambangan dan pengolahan nikel bersifat padat modal dan terintegrasi dengan jaringan global. Modal besar berasal dari konsorsium perusahaan nasional dan asing. Teknologi serta sebagian bahan penunjang diimpor. Tenaga kerja terampil banyak didatangkan dari luar daerah.
Akibatnya, sebagian besar nilai tambah tidak sepenuhnya tinggal di ekonomi lokal. Laba perusahaan mengalir ke pusat atau ke luar negeri. Pekerja non-lokal membelanjakan pendapatannya tidak seluruhnya di Halmahera Tengah. Inilah yang disebut ekonom sebagai economic leakage kebocoran yang menggerus daya pengganda investasi.
Jika kebocoran tinggi, multiplier mengecil. Kenaikan DBH memang memperbesar anggaran daerah. Namun pertanyaannya bukan hanya berapa besar penerimaan, melainkan bagaimana ia dibelanjakan. Multiplier fiskal akan kuat jika anggaran diarahkan untuk memperluas basis ekonomi: pendidikan vokasi untuk tenaga kerja lokal, dukungan permodalan UMKM, modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur desa, serta diversifikasi sektor non-tambang. Tanpa itu, belanja publik hanya menjadi sirkulasi administratif, bukan katalis ekonomi rakyat.
Ilusi pertumbuhan muncul ketika lonjakan PDRB disamakan dengan pemerataan kesejahteraan. Dalam banyak kasus daerah ekstraktif, pertumbuhan terkonsentrasi pada satu sektor dengan kontribusi besar terhadap output, tetapi kecil terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Ketimpangan antarsektor melebar. Inflasi daerah meningkat karena lonjakan permintaan tidak diimbangi kapasitas produksi lokal. Daya beli sebagian kelompok masyarakat justru tertekan.
Halmahera Tengah juga menghadapi risiko klasik ketergantungan komoditas. Harga nikel global fluktuatif, dipengaruhi permintaan industri baja dan baterai kendaraan listrik dunia. Ketika harga tinggi, pertumbuhan melonjak. Ketika harga turun, penerimaan dan DBH ikut tertekan. Struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada satu sektor membuat fondasi daerah rapuh terhadap guncangan eksternal.
Keynes sejak awal menegaskan pentingnya peran negara dalam menstabilkan siklus ekonomi. Saat penerimaan tinggi, pemerintah seharusnya membangun bantalan jangka panjang—menginvestasikan surplus pada sektor produktif yang berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi bukan pilihan tambahan, melainkan keharusan.
Halmahera Tengah memiliki peluang besar. Tambang nikel telah membuka ruang fiskal dan infrastruktur yang sebelumnya sulit dibayangkan. Namun tanpa strategi yang memastikan uang benar-benar berputar di dalam wilayah, pertumbuhan akan tetap dangkal.
Pertumbuhan sejati bukan sekadar dua digit dalam laporan tahunan. Ia harus terasa di pasar tradisional, di usaha kecil yang berkembang, di sekolah dengan fasilitas memadai, dan di rumah tangga yang daya belinya meningkat stabil. Jika efek pengganda tidak mengakar, maka yang terjadi bukanlah kemakmuran berlapis, melainkan pertumbuhan yang berkilau di permukaan tetapi rapuh di dalam.
Ilusi pertumbuhan selalu tampak meyakinkan pada awalnya. Namun sejarah ekonomi menunjukkan, daerah yang gagal mengubah ledakan sumber daya menjadi basis ekonomi yang beragam dan inklusif akan menghadapi konsekuensi jangka panjang: ketimpangan, ketergantungan, dan kerentanan fiskal.
Halmahera Tengah sedang berada di persimpangan itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah pertumbuhan tinggi telah tercapai. Pertanyaannya: apakah pertumbuhan itu benar-benar berlipat bagi rakyat, atau hanya berlipat dalam angka? (*)
