Pendidikan bukan sekadar pemberian ilmu, melainkan penuntun tumbuhnya kebudayaan serta peningkatan keluhuran budi dan kekuatan bangsa. Saat ini pendidikan berada di persimpangan harapan dan tantangan: salah satunya pembahruan kurikulum, teknologi dimanfaatkan, dan arah pembelajaran bergeser dari sekadar nilai ke pembentukan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis.
Padahal, pada realitasnya kesenjangan pendidikan masih nyata: fasilitas, akses internet, dan kualitas tenaga pendidik belum merata hingga ke pelosok timur Indonesia, dan perubahan kurikulum yang terus-menerus justru mengganggu kesinambungan pendidikan.
Kondisi pendidikan di Maluku Utara menjadi cerminan. Anak-anak yang cerdas dan kaya budaya menghadapi keterbatasan fasilitas, transportasi, dan tenaga pendidik. Bayangkan saja, banyak anak-anak sekolah harus mempertaruhkan nyawa denganmenyeberangi sungai hingga menggunakan perahu demi sampai ke sekolah. Sudah begitu guru pun sering mengajar dengan perlengkapan seadanya dan merangkap banyak tugas.
Contoh kongkrit terlihat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK BPD) Tomara, Desa Tomara, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan. Sekolah dengan keterbatasan infrastruktur tersebut tidak memutuskan semangat anak-anak untuk mengejar cita-cita dimasa yang akan datang, meskipun rutin mempertaruhkan nyawa saat menyebrangi sungai tanpa jembatan. Bahkan saat musim hujan, air meluap tinggi dan arus deras membuat mereka tak dapat menyeberang dengan aman, sehingga absen pembelajaran, tertinggal materi, dan hak pendidikan terhambat.
Realita serupa juga dialami anak-anak di Yayasan Pendidikan Kristen GMHI Kapa-Kapa, sebuah sekolah yang berada di Desa Kapa-Kapa, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Miangongano di Desa Salimuli, Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang diterbitkan malutpost.com, pada 17 Juni 2026, dengan judul Terjajah Infrastruktur: Catatan Pendidikan untuk Pemda Halut.
Keterbatasan itu, masih banyak dialami anak-anak di pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan yang mendapatkan fasilitas pendidikan lebih baik dan kualitas tenaga pendidik berkualitas. Sehingga dalam tulisan ini, penulis mencoba memberikan sejumlah rekomendasi ke pemerintah daerah setempat untuk menjadikan acuan dalam menunjang pendidikan di pedesaan, seperti pembangunan infrastruktur prioritas, pemerataan fasilitas dan teknologi, serta penyederhanaan administrasi hingga dukungan guru.
Untuk pembangunan infrastruktur prioritas: pemerintah wajib membangun jembatan dan akses jalan yang aman menuju sekolah di daerah terpencil seperti di Desa Tomara. Penyediaan sara transpirtasi sekolah dan perahu layak bagi wilayah kepulauan menjadi kebutuhan mendesak agar siswa dapat bersekolah dengan nyaman setiap hari.
Kemudian pemerataan fasilitas dan teknologi: distribusi sarana belajar dan internet harus diprioritaskan daerah tertinggal. Penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh dapat menjadi jembatan pengetahuan selama fasilitas fisik belum memadai.
Dan penyederhanaan administrasi dan dukungan guru: yaitu beban administrasi guru disederhanakan agar fokus kembali ke pembelajaran, serta penambahan tenaga pendidik, dan pelatihan berkelanjutan.
Dengan begitu maka kita dapat temukan dalam teori pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan pendidikan bertujuan membentuk manusia yang merdeka batin, pikaran, dan tenaganya, serta menuntun tumbuhnya kebudayaan dan mempertinggi budi. Pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan zaman anak, serta mengutamakan pembentukan watak bukan sekadar pengetahuan.
Begitu juga teori modal manusia yang disampaikan Schultz dan Becker yang menyebutkan bahawa pendidikan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Yang jelas keterbatasan akses, infrastruktur dan tenaga pendidik menurunkan pengembalian investasi pendidikan dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Sesuai penegasan UNESCO, hak pendidikan bukan hanya soal ketersediaan sekolah, melainklan juga akses yang aman, mudah dan setara. Sebab fasilitas yang layak bukan sekadar sarana fisik, melainkan investasi masa depan, menjamin keamanan, kelancaran belajar, dan pemunuhan hak pendidikan yang sesungguhnya.
“Kondisi di Maluku Utara, khususnya pendidikan solusi infrastruktur adalah kunci pemunuhan hak anak-anak untuk mengejar masa depan yang lebih baik”. (*)
