Pernyataan apresiatif yang disampaikan oleh anggota DPRD terhadap Plt Kepala BPKAD Pulau Morotai, Marwan Sidasi, (Indoreportase.com, 16 April 2026). Penyampaian tersebut patut dipertanyakan secara serius. Karena ditengah realitas yang dihadapi masyarakat, pujian tersebut justru terasa janggal dan cenderung mengaburkan fakta.
Bagaimana mungkin stabilitas keuangan daerah diklaim terjaga, sementara insentif janda dan lansia mengalami penurunan drastis, keterlambatan gaji masih terjadi dan program desa tersendat hingga 1 sampai 3 bulan tanpa kejelasan realisasi?
Dalam kerangka akademik, kondisi ini menunjukkan adanya disonansi antara narasi elite dan realitas publik, sebab sebuah gejala yang sering muncul dalam tata kelola yang lemah. Lebih dari itu, sikap DPRD yang sekadar memuji tanpa kritik substantif yang mengindikasikan adanya kecenderungan politik pencitraan ketimbang fungsi pengawasan.
Dalam teori propaganda yang diperkenalkan oleh Joseph Goebbels, kebohongan yang diulang secara terus-menerus dapat menjelma menjadi “kebenaran” dalam persepsi publik.
Ketika pujian atas kinerja terus diproduksi tanpa verifikasi empiris, maka publik sedang diarahkan pada ilusi, bukan fakta. Ini bukan sekadar persoalan komunikasi politik, tetapi bentuk pembiaran terhadap kegagalan yang nyata. Secara institusional LMND Pulau Morotai dengan tegas menilai bahwa Marwan Sidasi tidak menunjukkan kapasitas yang memadai dalam mengelola keuangan daerah. Keterlambatan pembayaran hak-hak masyarakat serta mandeknya program desa merupakan indikator konkret dari lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran.
Oleh karena itu, kami mendesak kepada Bupati Pulau Morotai bapak Rusli Sibua dan wakil Bupati Rio R Pawane, agar yang bersangkutan segera dicopot dari jabatannya. Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dijalankan dengan pendekatan coba-coba atau sekadar bertahan, melainkan membutuhkan keahlian yang terukur dan berbasis disiplin ilmu yang relevan, seperti ekonomi dan akuntansi. Lebih jauh, kami juga mengkritisi pola politik yang dimainkan oleh sebagian anggota DPRD, yang tampak lebih sibuk membangun akses kekuasaan melalui pujian daripada menjalankan fungsi kontrol yang seharusnya.
Jika DPRD kehilangan daya kritisnya, maka yang terjadi adalah krisis representasi di mana rakyat tidak lagi benar-benar diwakili, melainkan hanya dijadikan objek legitimasi. Kami ingatkan kepada anggota DPRD Julkarnain Pina, bahwa Morotai tidak membutuhkan narasi yang indah di atas kertas, tetapi kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan puji-memuji kalau tak paham situasi reel di lapangan.
Dan ketika rakyat masih menunggu haknya, ketika program desa belum berjalan, maka setiap pujian yang tidak berdasar adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat publik. Sudah saatnya kita kembali pada prinsip dasar tata kelola pemerintahan: kejujuran, kompetensi dan keberpihakan pada rakyat. (red)
