TERNATE, iT- Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku Utara (Malut) nyatakan sikap mendukung keberlanjutan dan percepatan pembangunan Sofifi sebagai daerah otonomi baru (DOB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU).
Ketua GP Ansor Malut, Syarif Abdullah menyatakan, polemik dan penolakan terhadap status Sofifi sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang difungsikan sebagai ibu Kota Provinsi merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum serta menghambat pembangunan yang telah digariskan sejak awal pembentukan provinsi ini. Ia menjelaskan, status Sofifi sebagai ibu Kota Provinsi Maluku Utara tidak bisa dibatalkan secara administratif maupun oleh tekanan politik, kecuali melalui perubahan Undang-undang (UU) oleh DPR dan Presiden RI.
“Oleh karena itu, segala bentuk penolakan atau penghambatan pembangunan Sofifi sudah tentu bertentangan dengan UU,” jelasnya, Senin (21/7).
Untuk itu, Syarif mengajak kepada semua elemen masyarakat tidak terprovokasi dengan narasi manipulatif yang menyebut DOB Sofifi sebagai beban. Karena DOB Sofifi adalah amanat reformasi dan desentralisasi.
“Kami meminta bapak Presiden dan DPR RI untuk mengawal konsistensi, konstitusionalitas Sofifi dan memberikan afirmasi anggaran yang memadai,” tegasnya.
Syarif juga berharap, semua proses ini perlu dilakukan dengan pendekatan persuasif dengan melibatkan semua pihak yang dianggap perlu. Artinya ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi pertimbangan serius dari proses DOB Sofifi dan itu yang harus perlu dibicarakan secara tuntas.
“Kami (Ansor) Maluku Utara berharap ada kedewasaan dari pihak-pihak yang menolak DOB. Ada cara yang bijaksana, daripada membangun narasi yang justru membuat kegaduhan,” tandasnya.(red).
