HALTENG, iT – DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) diminta melakukan perumusan kebijakan dan program kerja ke depan untuk menjawab sejumlah problem pembangunan, baik infrastruktur, penguatan program pemberdayaan melalui bantuan UMKM, bantuan sarana dan prasarana di bidang pertanian dan perikanan untuk menopang pertumbuhan ekonomi rakyat di Kecamatan Pulau Gebe.
Permintaan ini disampaikan warga tiga desa, yakni Desa Kacepi, Desa Sanaf Kacepo dan Desa Umera kepada Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari Fraksi NasDem, Lukman Esa, saat melakukan reses, pada 8 Maret hingga 13 Maret 2026 lalu.
Reses ini tidak sekedar rutinitas formal, melainkan forum interaksi dan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat di parlemen untuk menjembatani kesenjangan informasi, kemudian memastikan kebutuhan rakyat harus dieksekusi melalui kebijakan pemerintah.
Dalam reses tersebut juga, banyak keluhan dan kritikan terhadap lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah yang disampiakan oleh masyarakat melalui perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kaum muda terkait dengan kondisi objektif yang sedang dihadapi dan dirasakan langsung oleh warga Pulau Gebe.
Untuk itu, kegiatan Reses ini sebagai pembuktikan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah harus menjadikan pokok pikiran dan suara rakyat sebagai dasar perumusan kebijakan dan program kerja kedepan untuk menjawab sejumlah problem pembangunan, baik infrastruktur, penguatan program pemberdayaan melalui bantuan UMKM, bantuan sarana dan prasarana di bidang pertanian dan perikanan untuk menopang pertumbuhan ekonomi rakyat.
Menanggapi keluhan dan kritikan warga, Ketua Komisi II DPRD Halteng, Lukman Esa, menegaskan bahwa setiap kali rapat yang digelar komisi II dengan kemitraan instansi terus menekan agar sektor-sektor riil harus menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memberikan kontribusi pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Tengah.
Karena menurutnya, beberapa tahun terakhir PAD dan APBD Halteng secara signifikan telah mengalami peningkatan, tetapi secara angka menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih dominan memberikan kontribusi ketimbang sektor-sektor riil, seperti dibidang Pertanian, Perikanan, Parawisata, Jasa dan Perdagangan.
“Lain sisi, ada kekhawatiran besar yang disampaikan oleh masyarakat, terkait dengan pemberhentian sejumlah aktivitas Perusahaan Tambang di Pulau Gebe akibat dari kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sehingga, secara psikologis berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, karena banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan, dan tentu sangat berdampak sistemik terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Pulau Gebe,” tegasnya.
Lukman juga mengaku, selama ini banyak pemberitaan dan perdebatan diruang publik yang cukup menyita perhatian kita semua. Tetapi, penyelesaian masalah di Pulau Gebe tidak boleh dengan asumsi liar, apalgi wacana yang tidak sesuai fakta dan tidak relevan dengan kondisi objektif.
“Kita harus jujur bahwa sebagian masyarakat Pulau Gebe termasuk pendatang, khususnya warga Halteng maupun diluar Halteng yang mendiami Pulau Gebe sangat membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama biaya rumah tangga dan biaya pendidikan untuk anak-anak ke depan,” akunya.
Selain itu pertanyaannya, kata Lukman, jika semua perusahan tambang ditutup, lapangan pekerjaan mana yang akan menjamin kelangsungan hidup masyarakat di Pulau Gebe?.
“Ini suatu tantangan berat yang harus mendapat respons dan solusi penyelesaian dari Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Termasuk DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Yang jelas, Pulau Gebe ini ada kehidupan manusia yang membutuhkan kebijaksanaan dan keadilan negara untuk memutus rantai kesenjangan sosial dan menjawab problem pembangunan,” tandas Lukman.
Usai reses, sejumlah pekerja tambang yang diwakili Jafar Abd. W, saat bertemu dengan Lukman Esa telah menyampaikan rasa syukur adanya perusahaan di Pulau Gebe karena dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
“Sebagai pekerja tambang, saya dan beberapa teman bertemu dengan pak Lukman ini telah menyampaikan sangat berterima kasih kepada Ibu Shanty yang telah membuka lapangan kerja dengan menghadirkan tiga perusahaan sekaligus di Pulau Gebe. Sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Bukan hanya itu saja bahwa fakta lainnya perusahaan ibu Shanty juga memiliki perhatian terhadap masyarakat Pulau Gebe, seperti bantuan sosial, bus sekolah, mobil sampah, ambulance, speed boat dan juga bantuan lainnya,” katanya.
Ia juga mengaku, kami (pekerja tambang) merasa kehilangan lapangan pekerjaan, jika ada yang menolak tambang, serta bertentangan dengan fakta lapangan. Karena Pulau Gebe masih bergantung pada sektor tambang dan inilah ladang mencari nafkah. Makanya, yang banyak bersuara menolak tambang, agar lebih banyak memikirkan nasib rakyat yang bekerja di perusahaan.
“Kami, para pekerja tambang di Pulau Gebe, menyampaikan harapan besar serta rasa bangga kepada Ibu Shanty. Sosok beliau dikenal sebagai mantan pemilik perusahaan di Pulau Gebe yang kini telah melepaskan jabatan tersebut setelah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan memutuskan untuk fokus mengemban amanah di Senayan,” bebernya.
“Kami sangat berharap Ibu Shanty dapat menjadi jembatan aspirasi bagi masyarakat Halmahera Tengah, khususnya kami para pekerja tambang di Pulau Gebe yang saat ini terdampak langsung oleh kebijakan pemangkasan RKAB. Kiranya Ibu Shanty dapat memperjuangkan nasib kami di Senayan, agar aktivitas pertambangan di Pulau Gebe dapat kembali berjalan normal demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan kami sekeluarga,” harapnya mengakhiri. (red)
