TERNATE, iT – Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) terpilih, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, diminta untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih di Provinsi Malut.
Ketua Persatuan Dokter Militer Propinsi Maluku Utara, dr. Amind Drakel mengatakan, tantangan pembangunan Maluku Utara dalam lima tahun kedepan adalah birokrasi yang professional, bersih, dan berintegritas.
“Jadi sukses dan gagalnya pemerintahan terletak pada mesin birokrasi sebagai pengendali utama kebijakan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan,” kata Amind, Selasa (18/2)
Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara itu mengaku, pengalaman 10 tahun pemerintahan Abdul Gani Kasuba (AGK) telah menempatkan Provinsi Malut sebagai provinsi terkorup. Lingkaran korupsi ada pada mental birokrasi yang buruk.
“Sejumlah kasus menjerat mantan Gubernur Malut, AGK dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menjadi presentasi buruk dan menjadi pelajaran penting yang harus dibenahi,” katanya.
Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Serly-Sarbin yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang diminta untuk selektif dalam memilih Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi atau Sub Bagian yang akan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis untuk mewujudkan janji-janji kampanye selama proses pemilihan kepala daerah lalu.
Selain itu, dirinya menawarkan proses penyusunan kabinet kerja maka beberapa yang dilakukan. Diantaranya, para pejabat eselon II yang telah diperiksa KPK dan menjadi saksi dipersidangan agar tidak lagi dipakai karena akan menjadi beban pemerintahan Serly-Sarbin dalam melaksanakan janji kampanye.
Diminta agar aparat penegak hukum untuk terus menuntaskan kasus-kasus dugaan skandal mega korupsi yang melibatkan banyak pejabat di pemerintah daerah provinsi Malut yang belum tuntas sampai saat ini.
Selanjutnya, para pejabat eselon III dan IV agar dilakukan fit and proper test untuk memastikan benar-benar memiliki kompetensi dan skill manajerial dan teknis dalam menjalankan beban tugas sehingga mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur terpilih dan membersikan para pejabat dan ASN Provinsi yang diduga memiliki pangkat karbitan dan jual beli pangkat serta yang tidak memenuhi syarat jenjang jabatan yang telah dilantik dan menunjukan indikasi korupsi dan mal administrasi.
“Jika Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan Serly-Sarbin mampu menata bobroknya tata kelola birokrasi Malut, maka dipastikan semua janji kampanye akan terwujud. Gubernur juga diminta untuk berhati-hati dengan para birokrat penjilat mereka dipastikan tidak professional dan akan menjerumuskan dalam lingkaran korupsi sebagaimana mereka lakukan terhadap mantan Gubernur AGK. Mereka bermental pecundang yang tidak bertanggungjawab terhadap masa depan Mulut,” tandasnya. (red)
