TERNATE, iT- Penanganan sampah di Kota Ternate kembali disorot publik pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2026.
Sorotan ini disampikan langsung oleh Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Iskandar Yoisangadji, pada Minggu (16/8).
Iskandar menyatakan, padahal masyarakat Kota Ternate telah memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 penuh dengan semangat dan antusiasme yang patut diapresiasi. Hal itu dilihat saat berbagai kegiatan seremonial mulai disiapkan sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan dan ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang dinikmati hingga kini.
Lanjutnya, di tengah semarak persiapan perayaan kemerdekaan Indonesia, satu persoalan mendasar justru belum mendapatkan perhatian yang memadai, yakni tumpukan sampah yang masih berserakan di ruas jalan, lingkungan permukiman, hingga titik-titik strategis kota. Di sejumlah lokasi, sampah terlihat dibiarkan menumpuk berhari-hari, bahkan hingga satu hingga dua minggu sebelum diangkut.
“Kondisi ini tentu mengundang pertanyaan serius, apakah karena lemahnya sistem penanganan, kurangnya sarana prasarana, atau justru lemahnya pengawasan terhadap pelayanan kebersihan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, persoalan sampah bukan sekadar soal estetika atau wajah kota. Selain itu, menurutnya, hal ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kenyamanan warga, kebersihan lingkungan, dan citra daerah.
“Seluruh elemen masyarakat sedang bersemangat menyambut hari kemerdekaan, lingkungan yang kotor justru menjadi ironi yang memprihatinkan,” tuturnya.
Kata dia, momentum menjelang HUT RI seharusnya menjadi pemicu bagi Pemerintah Kota Ternate untuk bergerak secara konkret. Artinya, seluruh armada pengangkut sampah perlu dikerahkan secara optimal, terutama membersihkan ruas jalan utama yang menjadi “wajah” kota.
“Kendaraan pengangkut di setiap kelurahan juga harus diawasi dan diarahkan agar pengangkutan berjalan rutin, tidak membiarkan sampah menumpuk berhari-hari,” jelasnya.
Ia menegaskan, kritik yang patut disampaikan agar jangan sampai pemerintah terlalu sibuk dengan kegiatan seremonial, sementara kebutuhan dasar masyarakat justru terabaikan.
Sebab, perayaan kemerdekaan bukan hanya soal pemasangan atribut dan kemeriahan acara, melainkan bagaimana pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang nyata, termasuk memastikan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Kondisi ini juga mempertanyakan efektivitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate selaku penanggung jawab kebersihan kota.
“Jika persoalan sampah terus berulang tanpa perbaikan, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem kerja, distribusi armada, jadwal pengangkutan, hingga mekanisme pengawasan di lapangan,” tegas Iskandar yang praktisi hukum itu.
Menurutnya, masalah ini bisa dilihat di Kelurahan Jati Perumnas maupun dibeberapa tempat lain hingga Kelurahan Tafure. Sebenarnya sampah kerap tertumpuk berhari-hari, tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas. Iskandar juga menyinggung DPRD Kota Ternate yang memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan.
“Persoalan sampah adalah urusan pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Dia menambahkan, makanya, DPRD tidak boleh hanya menunggu laporan warga, melainkan aktif mengawasi dan memastikan anggaran serta kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan secara efektif. Jadi, perlu diingat bahwa masyarakat telah memenuhi kewajibannya melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan.
“Ketika warga telah berkontribusi, maka pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang layak, teratur dan berkesinambungan. Bukan sampah yang dibiarkan menumpuk,” tandasnya.(red).
